BERITA

Home Berita Detail Berita

Cetak

Rapat Koordinasi Persiapan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan


Sekayu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin, Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019, Selasa tanggal 3 September 2019.

Rapat dipimpin Oleh Kepala Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Eko Oktavian dan diikuti Oleh Kasubbag, Kasubbid Beserta Staff Bappeda Kab.Muba serta diikuti Oleh Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi di dasari oleh beberapa peraturan hukum yang berlaku antara lain Perbup Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2015 Tanggal 5 Maret 2015 Tentang Tata Cara Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan serta Keputusan Kepala Bappeda Kab. Musi Banyuasin No. 032 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2019.

Adapun alokasi paket kegiatan fisik/ konstruksi TA. 2019 sebanyak 975 kegiatan induk yang terdapat pada 23 Perangkat Daerah pada 15 kecamatan dalam Kab. Muba, terjadi peningkatan jumlah paket kegiatan fisik/ konstruksi dari tahun 2018 sebanyak 665 kegiatan induk.

Dalam kegiatan monitoring ini, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus oleh Tim Monitoring antara lain adalah : Kelengkapan administrasi di lapangan,  kelengkapan dan ketersediaan tenaga kerja, peralatan dan material di lapangan, perbandingan realisasi fisik pekerjaan antara rencana target (berdasarkan kurva S) vs. realisasi di laporan vs. realisasi di lapangan, permasalahan/ kendala pelaksanaan di lapangan serta keluhan/ saran dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan/ bangunan.

Menurut Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Muba, Erdiansyah bahwa apa yang ditemukan/kendala-kendala yang dipermasalahkan dilapangan akan disampaikan lebih lanjut pada pimpinan sehingga dapat menemukan titik temu dalam menindaklanjuti masalah tersebut serta perlunya pendampingan oleh Perangkat Daerah untuk mempermudah jalannya pelaksanaan monitoring ini.

Perangkat Daerah perlu memperhatikan koordinasi antara Tim Monitoring dengan petugas pendamping dari PD penanggungjawab kegiatan; mempelajari detail lokasi dan pekerjaan, pengaturan jadwal tim monitoring agar tidak bentrok; dan adanya arahan akan petunjuk pengisian Formulir Isian Laporan Monitoring sehingga terisi sesuai dengan yang diinginkan, tutup Pak Eko.