BERITA

Home Berita Detail Berita

Cetak

Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020


Bappeda Kab. Muba Kamis 04 April 2019

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten. Pada Musrenbang RKPD diharapkan setiap OPD menyelaraskan setiap program yang ada.

"Musrenbang ini harus selaras dengan program prioritas tingkat pusat dan provinsi, sehingga hasilnya bisa diterapkan dengan baik dalam Kabupaten Muba," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir Zulfakar, M.Si,

Adapun acara Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten diadakan diruang auditorium Pemkab Muba, Kamis (04/4/2019) dan dihadiri oleh Bupati Musi Banyuasin, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Bupatibanyuasin Atau Yang Mewakili, Bupatimusi Rawas Atau Yang Mewakili, Bupatipali  Atau Yang Mewakili, Dprd Musi Banyuasin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ibu Ikha Purnamasari Kepala Seksi Wilayah 1b Direktorat Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Fakharudin, S.SI, M.SI. Yang Mewakili Kepala Badan Informasi Geospasial Ibu Regina Ariyanti, ST., MT. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengaembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, Dan Para Kepala Bagian Dalam Jajaran Pemerintah  Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua Tim Penggerak Pkk Kabupaten Musi Banyuasin, Penasehat Dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Perusahaan, BUMN Dan BUMD  Dalam Kabupaten Musi Banyuasin, Unsur Perguruan Tinggi, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda, Forum Anak, Dan Mass Media.

Menurut Ir. Zulfakar, M.Si, pada pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004, Permendagri nomor 21 Tahun 2011 Permendagri nomor 86 tahun 2017, Perda nomor 9 tahun 2008 dan Perda nomor 11 tahun 2017

Maksud tujuan dari diselengarahkannya Musywarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 ini meliputi

  1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah(rkpd) yang memuat prioritas, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan dan berdasarkan fungsi perangkat daerah.
  2. Menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah provinsi.

Teknisnya sendiri dimulai dari Musrenbang tingkat desa pada bulan januari dilanjutkan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 6 s.d 16 Februari 2019 guna menyelaraskan usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah di Kecamatan, setelah itu dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kemiskinan Pra Forum Perangkat Daerah yang difokuskan kepada Penanggulangan Kemiskinan pada Tanggal 19 Maret 2019 di Kantor Bappeda Kab. Muba dan Juga Dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah (Forum-PD) dakam menetapkan Prioritas Usulan Program/Kegiatan dalam Sinkronisasi Rencana Kerja Musrencam dan Reses DPR Pada Tanggal 20 s.d 26 Maret bertempat di Kantor Bappeda Kab. Muba, dan hari ini kami juga Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembanguan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020. Setelah ini juga pada tanggal 04 s.d 12 April 2019 Akan dilaksanakan Rapat Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Guna Menghasilkan Draf Renja Sebagai Masukan untuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Selanjutnya kami sampaikan  bahwa tema Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) pada tahun 2020 adalah “Percepatan Pengurangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Nilai Tambah Ekonomi Serta Peran Generasi Muda Dan Perempuan".

Mengacu kepada tema Pembangunan tahun 2020 tersebut maka akan dibahas lebih lanjut pada rapat teknis guna penajaman program/kegiatan sesuai prioritas daerah dan indikator yang akan dicapai.

Selanjutnya disampaikan bahwa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan dibutuhkan data yang akurat termasuk Data Spasial karena dalam sebuah perencanaan “no data, no map, no plan”.

Terkait dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin telah memulai kebijakan satu peta dengan menginisiasi jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) dan simpul jigd serta penyiapan Geoportal Kebijakan satu peta bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun keuntungan utama simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam sharing data secara horinsontal (Antar PD) atau secara vertikal. Selain itu, tersedia akses yang mudah untuk mendapatkan data asli dari penghubung simpul jaringan/big. ”ungkapnya