BERITA

Home Berita Detail Berita

Cetak

Rapat Koodinasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM)


Sekayu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan Rapat Koodinasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Selasa, 12 Maret 2019 Di Ruang Rapat Bappeda Lantai II.

Rapat Persiapan Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusian Bappeda dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda, Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, Kasubbid dan staf bidan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Tujuan diadakan rapat ini adalah agar perangkat daerah terkait memahami adanya kewajiban pelaksanaan dan pelaporan RANHAM di Kabupaten Musi Banyuasin. Serta dapat memahami tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah terkait dengan menyampaikan laporan pelaksanaan RANHAM sesuai dengan format dan jadwal yang telah ditentukan oleh Surat Edaran Mendagri Nomor 180/1320/SY tanggal 13 Februari 2019 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2019 dan Perpres Nomor 33 tahun 2019 tentang perubahan Perpres Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana RANHAM 2015-2019, Jelas Kabid PPM.

Ada tiga tahap dalam pelaporan RANHAM yaitu B03 disampaikan pada tanggal 20 Maret 2019, B06 disampaikan pada tanggal20 September 2019 dan B09 laporan tersebut disampaikan pada Bupati melalui Bappeda Kab. Muba.

Selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan RANHAM pada tahun 2018 adalah B03 dan B06 hanya tercapai 75% hal ini dikarenakan ada pengesahan dari pejabat berwenang dan terdapat dokumen softcopy yang tidak dapat dibuka, serta data guru yang belum lengkap,  B09 dan B012 tercapai 100%.   

Adapun peran beberapa perangkat daerah terkait antara lain; Bagian Hukum menyiapkan harmonisasi rancangan produk hukum daerah untuk mendorong pemeruhan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan hak masyarakat adat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan pengelolaan dan pemerataan distribusi jumlah guru. Dinas Kesehatan menyiapkan ruang menyusui untuk perempuan yang bekerja di perkantoran. Dinas sosial dan Bakesbangpol menyiapkan pelayanan , penanganan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat terkaait dengan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas masyarakat adat dan konflik lahan. (Red-AL)